Prediksi Soal TWK CPNS Berdasarkan FR Hari Kedua 17 Oktober

1. Dalam proses pemilu, setiap warga negara berhak untuk menentukan pilihannya secara mandiri. Bagaimana bentuk pelaksanaan asas rahasia dalam pemilu?
   A. Pemilih dapat memilih tanpa diketahui pilihannya oleh pihak manapun.
   B. Pemilih tidak harus mengungkapkan pilihannya kepada penyelenggara pemilu.
   C. Pemilih bebas memilih di tempat yang tertutup tanpa pengawasan.
   D. Pemilih boleh tidak membicarakan pilihannya setelah pemilu.
   E. Pemilih tidak harus memberikan alasan atas pilihannya kepada siapapun.

Penjelasan:
• A adalah jawaban yang tepat karena asas rahasia mengharuskan bahwa pilihan pemilih tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk penyelenggara pemilu.
• B juga benar, namun fokus utama asas rahasia adalah memastikan bahwa pilihan tetap tersembunyi, bukan hanya tidak diungkapkan kepada penyelenggara.
• C berkaitan dengan teknis pemilihan di TPS, tetapi ini tidak menyentuh inti dari asas rahasia.
• D berbicara tentang kebebasan setelah pemilu, tetapi bukan esensi dari asas rahasia.
• E lebih mengarah pada hak kebebasan, bukan tentang kerahasiaan pilihan dalam pemilu.

2. Pelaksanaan pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan asas jujur dan adil. Apa yang menjadi kunci utama dalam menjamin asas keadilan dalam pemilu?
   A. Setiap calon diberi kesempatan yang sama dalam mengkampanyekan visi dan misinya.
   B. Penyelenggara pemilu memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta pemilu.
   C. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih tanpa dipengaruhi oleh tekanan manapun.
   D. Penyelenggaraan pemilu diawasi secara ketat oleh berbagai pihak independen.
   E. Semua suara yang masuk dihitung secara transparan dan terbuka.

Penjelasan:
• B adalah jawaban yang tepat karena asas keadilan menuntut penyelenggara memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta pemilu.
• A penting dalam aspek kampanye, tetapi asas keadilan mencakup keseluruhan proses, bukan hanya kampanye.
• C menyangkut kebebasan memilih, tetapi lebih relevan dengan asas bebas.
• D berbicara tentang pengawasan, namun fokus keadilan adalah pada perlakuan yang sama, bukan pengawasan semata.
• E terkait dengan kejujuran, bukan keadilan.

3. Dalam situasi kampanye pemilihan kepala daerah, seorang PNS bekerja di daerah yang salah satu calonnya merupakan teman dekatnya. Bagaimana PNS tersebut dapat menjaga netralitas?
   A. Tetap menggunakan hak pilihnya, tetapi menjaga jarak dari calon yang merupakan teman dekatnya.
   B. Menyembunyikan fakta bahwa salah satu calon adalah teman dekatnya agar tidak terlihat memihak.
   C. Menolak untuk terlibat dalam pembicaraan politik dengan rekan kerja terkait pemilu.
   D. Tidak menghadiri acara yang berkaitan dengan kampanye meskipun diundang oleh temannya yang menjadi calon.
   E. Memutuskan hubungan sosial dengan temannya selama masa kampanye untuk menjaga netralitas.

Penjelasan:
• D adalah jawaban yang tepat karena menjaga netralitas berarti tidak hadir dalam acara kampanye meskipun diundang oleh teman yang menjadi calon.
• A benar dalam konteks menjaga hak pilih, tetapi menghadiri kampanye lebih jelas menunjukkan keberpihakan.
• B salah karena menyembunyikan fakta bukan bentuk transparansi, melainkan tidak etis.
• C relevan, tetapi fokus utamanya adalah tidak menghadiri kampanye.
• E terlalu ekstrem dan tidak diperlukan selama netralitas dijaga.

4. Selama masa pemilihan kepala daerah, seorang PNS ditugaskan sebagai panitia penyelenggara pemilu di tempatnya bekerja. Sikap netral yang benar adalah…
   A. Menyediakan fasilitas pemilu bagi semua kandidat secara adil tanpa memihak.
   B. Membantu memastikan kelancaran proses pemilu dengan tetap menjaga sikap profesional.
   C. Menjaga rahasia hasil pemungutan suara dari pihak yang tidak berwenang.
   D. Tidak mengungkapkan preferensi politik pribadinya kepada rekan sejawat.
   E. Melaporkan jika ada indikasi kecurangan atau pelanggaran kampanye dari salah satu pihak

Penjelasan:
• A adalah jawaban yang tepat karena sebagai panitia, PNS harus memastikan bahwa semua kandidat mendapat fasilitas yang sama dan adil.
• B penting dalam konteks profesionalitas, namun netralitas lebih ditekankan pada keadilan dalam menyediakan fasilitas.
• C terkait dengan kerahasiaan suara, bukan netralitas panitia.
• D penting, namun menyediakan fasilitas yang adil lebih terkait langsung dengan tugas panitia.
• E juga penting dalam menjaga integritas pemilu, tetapi fokus utama adalah memberikan fasilitas yang adil.

5. Konten kreator memiliki peran besar dalam membentuk opini publik di dunia maya. Bagaimana seorang konten kreator bisa berkontribusi positif dalam menjaga persatuan bangsa melalui kontennya?
   A. Menyampaikan pesan-pesan yang mempromosikan toleransi dan persatuan.
   B. Menghindari penggunaan bahasa yang berpotensi menimbulkan konflik antarwarga.
   C. Mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap topik yang dibahas.
   D. Mengajak audiens untuk berdiskusi secara terbuka tentang isu-isu kebangsaan.
   E. Menggunakan platformnya untuk menyuarakan pandangan yang moderat dalam isu-isu sensitif.

Penjelasan:
• A adalah jawaban yang tepat karena tanggung jawab utama seorang konten kreator adalah menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
• B juga penting, tetapi A lebih luas mencakup akurasi dan kejujuran dalam konten.
• C dan D berkaitan dengan peningkatan kualitas, bukan tanggung jawab sosial utama.
• E relevan, tetapi A lebih mendasar dalam etika penyebaran informasi.

6. Di sebuah kota yang terdiri dari beragam etnis dan agama, terjadi ketegangan antar kelompok akibat isu sensitif yang tersebar di media sosial. Apa langkah yang paling efektif untuk mencegah terjadinya konflik di tengah keberagaman ini?
   A. Pemerintah kota mengadakan dialog antar kelompok untuk meredakan ketegangan dan memperkuat persatuan.
   B. Pemimpin masyarakat dari berbagai kelompok difasilitasi untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama guna menurunkan ketegangan.
   C. Aparat keamanan ditingkatkan kehadirannya di daerah-daerah yang rawan konflik untuk mencegah kekerasan.
   D. Media lokal bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat dan menenangkan kepada masyarakat.
   E. Pemerintah pusat memberikan instruksi kepada pemda untuk memperkuat kerukunan dan menindak tegas pihak yang menyebarkan isu provokatif.

Penjelasan:
• A adalah jawaban yang tepat karena dialog antar kelompok merupakan langkah efektif dalam mencegah konflik dengan memperkuat komunikasi dan persatuan.
• B benar, tetapi pemimpin masyarakat mungkin belum bisa mencapai audiens luas tanpa dukungan pemerintah.
• C membantu menjaga keamanan, tetapi tidak menyentuh aspek dialog dan penyelesaian akar masalah.
• D penting, tetapi lebih kepada penanganan informasi, bukan pencegahan langsung konflik.
• E adalah tindakan administratif, namun langkah paling efektif adalah dialog langsung di tingkat masyarakat.

7. Ketika konflik di negara tetangga Asia Tenggara meningkat, Indonesia turut berperan aktif dalam menengahi perdamaian. Langkah konkret apa yang pernah dilakukan Indonesia dalam peran ini?
   A. Menginisiasi pertemuan trilateral antara pihak-pihak yang bertikai dan negara-negara sahabat untuk mencari solusi damai.
   B. Mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB untuk menjaga stabilitas keamanan di negara tersebut.
   C. Menawarkan wilayah netral di Indonesia untuk menjadi lokasi perundingan perdamaian antar pihak yang bertikai.
   D. Memfasilitasi dialog antar pemimpin negara yang bertikai melalui forum ASEAN untuk mencapai kesepakatan damai.
   E. Memberikan bantuan ekonomi dan teknis kepada negara tersebut untuk memulihkan stabilitas pascakonflik.

Penjelasan:
• D adalah jawaban yang tepat karena Indonesia sering berperan melalui forum ASEAN untuk memfasilitasi dialog dan perdamaian di kawasan.
• A benar, tetapi jarang dilakukan langsung oleh Indonesia, lebih melalui diplomasi multilateral.
• B benar dalam konteks PBB, tetapi fokus Indonesia lebih pada diplomasi.
• C relevan, tetapi tidak selalu menjadi pilihan utama dalam diplomasi Indonesia.
• E penting, tetapi bantuan biasanya diberikan setelah perdamaian dicapai.

8. Di sebuah provinsi, terjadi ketidaksepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD terkait pengesahan anggaran belanja daerah. Bagaimana lembaga negara di pusat bisa membantu menyelesaikan masalah ini?
   A. Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan untuk menyesuaikan anggaran dengan prioritas nasional.
   B. BPK melakukan audit anggaran untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
   C. DPD menyampaikan aspirasi daerah ke pemerintah pusat.
   D. MA meninjau keputusan DPRD jika ada pelanggaran aturan terkait anggaran.
   E. Kementerian Keuangan meninjau kembali alokasi anggaran agar sesuai kebijakan fiskal.

Penjelasan:
• A adalah jawaban yang tepat karena Kementerian Dalam Negeri berwenang memberikan arahan terkait anggaran daerah sesuai prioritas nasional.
• B berkaitan dengan audit keuangan, bukan penyesuaian anggaran.
• C berbicara tentang aspirasi daerah, bukan menyelesaikan konflik anggaran.
• D lebih fokus pada peninjauan hukum, bukan pengarahan.
• E berhubungan dengan kebijakan fiskal, tetapi penyesuaian lebih tepat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

9. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, penerapan nilai-nilai bela negara semakin penting untuk menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa. Apa bentuk nyata dari penerapan bela negara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?
   A. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan hoaks yang dapat merusak persatuan.
   B. Berpartisipasi dalam kegiatan pemilu dengan memilih calon yang sesuai dengan hati nurani.
   C. Membeli produk dalam negeri untuk mendukung perekonomian nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
   D. Bergotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar bersama warga.
   E. Mengikuti kegiatan pelatihan bela negara yang diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pertahanan.

Penjelasan:
• A adalah jawaban yang tepat karena bijak bermedia sosial sangat penting di era digital untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa dari ancaman informasi palsu atau hoaks.
• B penting, tetapi berpartisipasi dalam pemilu adalah bagian dari kewajiban sebagai warga negara, bukan secara langsung terkait dengan bela negara.
• C mendukung perekonomian, namun bela negara lebih berkaitan dengan kesadaran akan ancaman terhadap persatuan.
• D relevan dalam menjaga keamanan lingkungan, namun bela negara melibatkan kesadaran akan ancaman nasional.
• E benar, tetapi partisipasi dalam pelatihan bela negara bersifat lebih spesifik, sedangkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari lebih luas seperti yang ditunjukkan dalam A.

10. Di era digital seperti sekarang ini, sering kali muncul masalah terkait penegakan hukum atas penyebaran hoaks yang mengancam persatuan bangsa. Dalam menangani kasus seperti ini, bagaimana pembagian peran antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)?
    A. MA memastikan pelaku penyebaran hoaks dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku, sementara MK mengevaluasi apakah aturan tersebut melanggar hak konstitusional.
    B. MA memutus perkara yang sudah di tingkat kasasi, sedangkan MK memastikan undang-undang terkait hoaks tidak melanggar hak kebebasan berekspresi.
    C. MA menegakkan hukum terkait pidana penyebaran hoaks, sedangkan MK bertanggung jawab untuk mengkaji ulang apakah undang-undang hoaks sesuai dengan konstitusi.
    D. MA hanya menangani aspek pidana, sementara MK memutuskan apakah pengaturan hoaks dalam undang-undang bertentangan dengan Pancasila.
    E. MA bertugas menjatuhkan sanksi hukum bagi penyebar hoaks, sedangkan MK memutus sengketa antara pemerintah dan masyarakat terkait kebebasan berbicara.

Penjelasan:
• A adalah jawaban yang tepat karena MA berperan dalam menegakkan hukum berdasarkan aturan yang berlaku, sedangkan MK mengawasi apakah aturan tersebut sesuai dengan konstitusi dan hak-hak warga negara.
• B menekankan tugas MK, tetapi peran MA lebih luas dari hanya menangani perkara kasasi.
• C benar, tetapi tidak cukup menjelaskan pembagian peran dalam konteks konstitusi dan kebebasan berekspresi.
• D salah karena MK tidak hanya menangani persoalan yang terkait dengan Pancasila, tetapi seluruh konstitusi.
• E menekankan pada sengketa antara pemerintah dan masyarakat, yang kurang relevan dalam kasus hoaks.